WATAMPONE, PAKARMEDIA.COM–Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Bone yang digelar di ruang sidang utama, Jumat, 27 Maret 2026.
Rapat tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Bone, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Bone. Agenda ini menjadi bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati membacakan sambutan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, yang menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Bone atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat regulasi yang harus dipenuhi kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD dan masyarakat,” ujarnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam laporan tersebut, sejumlah indikator kinerja makro menunjukkan capaian positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bone meningkat menjadi 71,63 dari sebelumnya 70,81 pada 2024.
Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,13 persen dari 9,58 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 6,03 persen, yang disebut sebagai capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir.
“Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh sektor unggulan daerah seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terus menunjukkan kontribusi signifikan,” jelasnya.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 2,28 persen menjadi 1,78 persen. Ketimpangan pendapatan juga mengalami perbaikan, tercermin dari penurunan gini ratio dari 0,386 menjadi 0,385.
Sementara itu, PDRB per kapita meningkat dari Rp60,25 juta menjadi Rp64,23 juta. Capaian ini menempatkan Kabupaten Bone pada posisi kedua tertinggi di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar.
Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Bone juga mencatat berbagai prestasi sepanjang 2025, di antaranya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-10 kalinya, penghargaan dari BKN atas percepatan pengadaan CASN, serta raihan Adipura kategori kota sedang dan masuk 10 besar daerah terbersih secara nasional.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,58 triliun atau 90,32 persen dari target Rp2,86 triliun. Meski secara total menurun dibanding tahun sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Menutup penyampaian LKPJ, Wakil Bupati berharap DPRD Bone dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
“Rekomendasi DPRD sangat kami harapkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (*/den)
