WATAMPONE, PAKARMEDIA. COM– Rencana penutupan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bajoe menuai penolakan dari warga setempat. Penutupan yang dijadwalkan terkait perbaikan dermaga utama pada April 2026 dinilai berpotensi mematikan sumber penghidupan ratusan keluarga yang bergantung pada aktivitas pelabuhan.
Ratusan warga Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi, Senin, 30 Maret 2026. Massa berkumpul di depan pintu masuk pelabuhan sambil membawa pamflet berisi penolakan terhadap kebijakan yang dinilai sepihak oleh pihak pengelola, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bajoe.
Dalam aksi tersebut, warga secara bergantian menyampaikan orasi. Aksi berlangsung di bawah pengawasan aparat keamanan. Massa juga sempat membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap rencana penutupan total aktivitas pelabuhan.
Mantan Anggota DPRD Bone, Fahri Rusli yang turut hadir dalam aksi, menegaskan bahwa warga pada prinsipnya tidak menolak pembangunan maupun perbaikan dermaga utama. Namun, ia menilai kebijakan penutupan total pelabuhan bukan solusi yang tepat.
“Kami tidak menolak pembangunan dermaga. Bahkan kami siap mendukung penuh. Tapi jangan sampai aktivitas pelabuhan ditutup total. Ada sekitar 300 kepala keluarga yang menggantungkan hidup di sini. Jika ditutup, ribuan warga bisa terdampak secara ekonomi,” tegas Fahri dalam orasinya.
Ia meminta agar selama proses perbaikan Dermaga I berlangsung, pihak pengelola tetap mengoperasikan dermaga alternatif atau dermaga cadangan yang tersedia di pelabuhan tersebut. Dengan demikian, aktivitas penyeberangan tetap berjalan dan roda ekonomi masyarakat tidak terhenti.
Selain itu, Fahri juga menyoroti rencana pengalihan rute penyeberangan dari Bajoe menuju Pelabuhan Kolaka melalui Pelabuhan Siwa. Ia menilai kebijakan tersebut kurang tepat karena kondisi dermaga di Siwa dinilai tidak jauh berbeda dengan dermaga di Bajoe.
“Kami sudah melihat langsung kondisi di Pelabuhan Siwa. Tidak jauh berbeda dengan di Bajoe. Jadi kami heran kenapa harus dialihkan, bukan memaksimalkan fasilitas yang ada di sini,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun penutupan direncanakan hanya berlangsung sekitar dua bulan, dampaknya sangat besar bagi masyarakat lokal.
“Mungkin bagi pihak tertentu ini hanya 60 hari. Tapi bagi warga Bajoe, satu hari saja aktivitas pelabuhan berhenti, itu sudah berdampak besar. Ribuan orang bisa kehilangan penghasilan,” tambahnya.
Diketahui, penutupan sementara penyeberangan rute Bajoe–Kolaka dilakukan untuk mendukung perbaikan struktur movable bridge atau jembatan bergerak di Dermaga I, yang merupakan fasilitas utama sandaran kapal di pelabuhan tersebut.
Awalnya, penutupan dijadwalkan mulai 1 April hingga 1 Juni 2026. Namun, dengan mempertimbangkan tingginya arus mudik melalui lintasan Bajoe–Kolaka, jadwal tersebut diundur dan direncanakan efektif mulai 10 April 2026.
Selama masa perbaikan, operasional penyeberangan direncanakan dialihkan melalui Pelabuhan Siwa di Kabupaten Wajo. Meski demikian, warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat meninjau kembali kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. (*/den).
