WATAMPONE, PAKARMEDIA.COM— Pemerintah Kabupaten Bone harus berjuang untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Pasalnya, di balik tingginya cakupan kepesertaan, tantangan serius masih membayangi, yakni rendahnya tingkat keaktifan peserta.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Forum Komunikasi yang dipimpin Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, di Kantor Bupati Bone, Watampone, Senin (13/4/2026).
Data yang dipaparkan oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bone, Indira Azis Rumalutur, menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Bone telah mencapai 822.829 jiwa atau 98,72 persen dari total penduduk. Angka ini menempatkan Bone sebagai salah satu daerah dengan capaian UHC tertinggi.
Namun, dari jumlah tersebut, hanya 73,70 persen atau 614.244 jiwa yang berstatus aktif. Artinya, masih terdapat selisih signifikan untuk mencapai ambang batas minimal 80 persen sebagai syarat mempertahankan status UHC Prioritas.
“Keaktifan peserta menjadi kunci. Tanpa itu, status UHC tidak akan optimal dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Indira.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bone menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengejar angka kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh warga benar-benar terlindungi dan dapat mengakses layanan kesehatan secara nyata.
“Kami tidak ingin ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama warga kurang mampu,” tegasnya.
Sebagai langkah percepatan, pemerintah daerah meminta seluruh OPD terkait untuk segera melakukan validasi dan pemutakhiran data, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan agar tepat sasaran dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Selain itu, perluasan kepesertaan juga diarahkan pada kelompok yang belum terjangkau, terutama pekerja sektor informal dan mandiri. Di sisi lain, peningkatan keaktifan akan didorong melalui penguatan kepatuhan pembayaran iuran serta pembinaan terhadap badan usaha.
Forum ini juga menekankan pentingnya integrasi data lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan BPJS Kesehatan untuk memastikan akurasi dan keberlanjutan program.
Rapat tersebut diharapkan menghasilkan langkah operasional yang konkret, mulai dari kemudahan pendaftaran hingga strategi menjaga peserta tetap aktif.
Dengan capaian kepesertaan yang hampir menyentuh 100 persen, Pemerintah Kabupaten Bone kini dihadapkan pada tantangan berikutnya: memastikan setiap kartu JKN benar-benar “hidup” dan dapat digunakan saat dibutuhkan masyarakat. (*/den).
