WATAMPONE, PAKARMEDIA.COM—Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasliddin, memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Bone, Senin (27/4/2026).
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Bone, mulai dari Asisten dan Staf Ahli Setda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam prosesi upacara, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Bone, Muh. Zuhdi, dipercaya sebagai pembaca sejarah otonomi daerah.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan pilar penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” demikian kutipan sambutan yang dibacakan.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema tersebut menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan responsif.
Dalam amanat tersebut juga disoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang kuat dinilai menjadi kunci utama agar program pembangunan berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk terus melakukan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, melalui pemanfaatan teknologi digital serta pengembangan inovasi daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.
Aspek kemandirian fiskal turut menjadi perhatian. Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Tak kalah penting, kolaborasi antar daerah juga ditekankan sebagai solusi dalam menangani berbagai persoalan lintas wilayah, seperti transportasi, lingkungan, dan pengelolaan sampah.
Pemerintah daerah juga diminta tetap fokus pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial, guna mengurangi kesenjangan pembangunan.
Di tengah dinamika global, penguatan ketahanan daerah juga menjadi perhatian, terutama dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi, ketahanan pangan, dan potensi bencana akibat perubahan iklim. (*/den).
