WATAMPONE, PAKARMEDIA.COM–Polres Bone menerima kunjungan Tim Penilai Internal (TPI) Polri dalam rangka evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2026, Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya penguatan reformasi birokrasi di lingkungan kepolisian.
Pelaksanaan penilaian berlangsung di Aula Sarja Arya Racana Mapolres Bone dan dipimpin langsung oleh Ketua Tim TPI Polri, AKBP Ika Waskita, S.H., M.H. Kedatangan tim disambut oleh Kapolres Bone AKBP Sugeng Setio Budhi, S.I.K., M.Tr.Opsla bersama para pejabat utama serta jajaran internal Polres Bone.
Dalam sambutannya, Kapolres Bone menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tim penilai. Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana komitmen dan kesiapan Polres Bone dalam mewujudkan Zona Integritas.
“Pembangunan Zona Integritas merupakan bentuk komitmen kami dalam menghadirkan institusi Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ini juga bagian dari upaya memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat,” ujar Kapolres.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyambutan maupun selama proses kegiatan berlangsung.
Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa berbagai langkah pembenahan telah dilakukan secara berkelanjutan oleh jajarannya. Upaya tersebut meliputi penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana organisasi, peningkatan sistem pengawasan internal, serta optimalisasi kualitas pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim TPI Polri AKBP Ika Waskita menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan objektif, mencakup aspek administratif maupun implementasi di lapangan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa satuan kerja yang diusulkan benar-benar memenuhi indikator pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
Rangkaian kegiatan penilaian diisi dengan pemaparan capaian kinerja pembangunan ZI oleh Polres Bone, sesi pendalaman oleh tim penilai, serta verifikasi langsung terhadap sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Tim juga melakukan pengecekan terhadap inovasi layanan, sistem digitalisasi, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang telah diterapkan. (*/den).
