JAKARTA, PAKARMEDIA.COM–Pemerintah Kabupaten Bone mendapatkan penghargaan skala nasional.
Kali ini, kepemimpinan Beramal mendapat sertifikat penghargaan Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi, dan partipasi aktif dalam Green Leadership Forum (GLF) 2025.
Penghargaan ini diterima Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., MM., pada Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, 5 Agustus 2025.
Acara ini diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) ini dihadiri sejumlah kepala daerah serta pejabat tinggi pemerintah, termasuk Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriono, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
Dalam konferensi tersebut juga digelar diskusi publik bertema “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif.”
Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM menyatakan kebanggaannya atas penghargaan ini.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bone berhasil meraih penghargaan dalam mendorong Ecological Fiscal Transfer serta kepemimpinan berbasis kepedulian lingkungan. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan APBD kami turut berkontribusi untuk penguatan lingkungan dan energi pemulihan,” ujarnya.
Penghargaan ini menandai keberhasilan Kabupaten Bone dalam mengintegrasikan aspek ekologis dalam pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat komitmen dalam pembangunan berkelanjutan.
Fitria Muslih, perwakilan KMS PE, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi baik antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya memperluas dan mengintegrasikan skema pendanaan ekologis agar lebih berdampak, termasuk dengan adanya regulasi pendukung seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tentang Pedoman Prioritas RPJMN 2024-2029.
Sementara itu, Hana A. Satriyo, Country Representative The Asia Foundation, mengapresiasi dukungan kepala daerah dan mitra masyarakat sipil dalam upaya menjaga lingkungan yang kini menghadapi tantangan serius. Ia berharap forum ini dapat menjadi wadah kolaborasi lintas stakeholder untuk mencari solusi strategis demi lingkungan yang berkualitas.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup menyoroti urgensi penanganan sampah dan pengelolaan emisi gas rumah kaca. Ia mengingatkan target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029 serta pentingnya pendanaan memadai untuk mencapai target penurunan emisi hingga 31 persen pada tahun 2030.
Wakil Menteri Dalam Negeri menambahkan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan ekonomi hijau. Ia juga mengapresiasi koalisi yang telah mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan isu lingkungan, menekankan bahwa perubahan iklim harus menjadi perhatian serius dan berkelanjutan. (ril/den).
