WATAMPONE, PAKARMEDIA.COM– Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bone, Andi Purnama Sari Amier, SE merilis delapan prioritas utama kebijakan penganggaran nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.
Delapan agenda strategis tersebut dinilai menjadi arah besar pembangunan nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bone.
Delapan prioritas kebijakan APBN 2026 itu meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global melalui Danantara. Seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan sejahtera.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bone, Andi Purnama Sari Amier, SE menjelaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi anggaran yang sangat besar untuk mendukung masing-masing sektor prioritas tersebut. Oleh karena itu, daerah dituntut proaktif membaca peluang, menyelaraskan program, dan memperjuangkan anggaran dari pusat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Delapan prioritas APBN 2026 ini bukan sekadar dokumen kebijakan nasional, tetapi peluang konkret bagi daerah untuk memperkuat pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rincian Delapan Prioritas APBN 2026
Ia memaparkan secara rinci delapan prioritas utama kebijakan penganggaran nasional APBN 2026 sebagai berikut:
Pertama, Ketahanan Pangan. Pemerintah pusat memfokuskan kebijakan pada swasembada pangan, stabilisasi harga bahan pokok, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Anggaran yang disiapkan untuk sektor ini mencapai sekitar Rp164,7 triliun.
Kedua, Ketahanan Energi. Prioritas ini mencakup peningkatan produksi minyak dan gas bumi, percepatan transisi energi baru dan terbarukan (EBT), serta penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Anggaran sektor energi diperkirakan mencapai Rp402,4 triliun.
Ketiga, Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program strategis nasional ini menyasar siswa sekolah, ibu hamil, dan balita, sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM sebagai penyedia bahan pangan. Target penerima MBG mencapai 82,9 juta jiwa dengan estimasi anggaran berkisar Rp35 triliun hingga Rp335 triliun, sesuai skema pelaksanaan.
Keempat, Pendidikan Bermutu. Pemerintah menempatkan sektor pendidikan sebagai penerima anggaran terbesar, sekitar Rp757,8 triliun. Programnya meliputi peningkatan Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, BOS dari PAUD hingga perguruan tinggi, beasiswa, serta pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul.
Kelima, Kesehatan Berkualitas. Dengan alokasi sekitar Rp244 triliun, pemerintah pusat menargetkan penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, revitalisasi rumah sakit, serta pengendalian penyakit seperti stunting dan tuberkulosis.
Keenam, Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM. Pemerintah mendorong pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat akses sembako, logistik, pupuk, serta layanan keuangan bagi masyarakat desa dan pelaku UMKM.
Ketujuh, Pertahanan Semesta. Fokus diarahkan pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan industri pertahanan strategis nasional, serta peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.
Kedelapan, Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global. Melalui Danantara sebagai instrumen BUMN, pemerintah mendorong investasi produktif, penguatan rantai pasok global, dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.
Dorong Pemda Bone Fokus Sektor Kesehatan
Menanggapi delapan prioritas tersebut, srikandi Partai Gerindra itu menilai Pemerintah Kabupaten Bone harus cermat dan agresif memanfaatkan peluang, terutama pada sektor-sektor yang sejalan dengan kebutuhan mendesak daerah saat ini, seperti sektor kesehatan.
“Untuk tahun 2026 ada beberapa pointer kebijakan penganggaran nasional, salah satunya bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bone harus mengambil kesempatan ini,” tegasnya.
Ia berharap Kabupaten Bone dapat memperoleh porsi anggaran penguatan sektor kesehatan dari APBN, khususnya pada alokasi sekitar Rp244 triliun yang disiapkan pemerintah pusat, terutama untuk penguatan JKN.
“Semoga Kabupaten Bone mendapat bagian anggaran penguatan kesehatan, terkhusus pada poin penguatan JKN. Ini penting untuk mengurangi beban pembiayaan kesehatan yang selama ini banyak ditanggung daerah,” katanya.
Legislator Gerindra dua periode tersebut menambahkan, persoalan pembiayaan kesehatan merupakan pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Menurutnya, sudah saatnya beban anggaran daerah dialihkan atau ditopang lebih besar oleh pemerintah pusat melalui kebijakan APBN.
“Ini yang menjadi PR Pemda. Beban daerah harus ada jalannya, supaya bisa dipindahkan sebagian atau ditalangi oleh anggaran yang bersumber dari pusat,” pungkasnya.
Dengan sinergi kebijakan pusat dan daerah, ia optimistis Kabupaten Bone dapat memaksimalkan manfaat APBN 2026 untuk memperkuat layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (den).
